Para Nahkoda dan ABK Kapal Nelayan Pontianak Hadiri Undangan Sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar

- Penulis

Kamis, 21 November 2024 - 06:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuburaya, KALBAR, Jalurkhusus.com – Kamis tanggal 21 November 2024

Sejumlah nahkoda kapal nelayan dan pemilik kapal nelayan menghadiri undangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat UPT Pelabuhan Perikakanan untuk agenda Diseminasi SHTI Di Pelabuhan Perikanan Pontianak.

“Dalam kesempatan tersebut para nahkoda sempat menyampaikan aspirasi mengenai biaya penambatan kapal selama tidak beraktivitas atau berlayar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nasir sumito sebagai nahkoda kapal dan perwakilan nelayan mengatakan, Kepada beberapa Awak Media Bahwa Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keluhannya bahwa selama periode tersebut, kondisi laut yang tidak mendukung serta hasil tangkapan yang minim membuat mereka kesulitan menutupi berbagai biaya operasional, seperti bahan bakar, perawatan kapal, dan kewajiban retribusi.

Selain itu Para nahkoda, yang juga bertindak sebagai pemilik kapal nelayan, berharap pihak terkait dapat memberikan solusi atas permasalahan ini.

Baca Juga:  Erik Fabio,S.H. Pengamat Politik Muda sangat Menyayangkan Tim Hukum NKRI (Norsan-Krisantus) Tidak Koperatif Terhadap Putusan Bawaslu Kalbar Yang Final dan Mengikat

Mereka mengusulkan beberapa bentuk bantuan, seperti keringanan atau penangguhan biaya retribusi, subsidi operasional, atau dukungan lainnya yang dapat meringankan beban mereka selama masa sulit ini.

” Harapan mereka adalah agar keberlanjutan usaha perikanan tetap terjaga dan kehidupan para nelayan tidak semakin terpuruk”.

Terkait hal ini pihak UPT Pelabuhan Perikanan belum bisa mengambil sikap karena pejabat yang berwenang tidak ada ditempat sedang tugas di luar kota.

Maka dari itu sampai saat ini pihak nahkoda dan nelayan yang turut hadir di undangan tersebut belum bisa mendapatkan solusi yang tepat dari dinas Kelautan dan perikanan provinsi Kalimantan Barat .

“Semoga dengan adanya pertemuan selanjutnya,dinas bisa memberikan solusi yang sangat baik terkait apa yang kami sampaikan.” Ujar Nasir Sumito

(Teja)

Berita Terkait

Bapenda Bekasi Disorot: Rp120 Miliar Insentif Dipertanyakan, Dugaan Kebocoran Pajak Ikut Terkuak
Klarifikasi Resmi APMS 66.06.23 Kapuas Hulu Terkait Berita Yang Beredar
Kepsek ini Enggan Memberikan Kejelasan Terkait 407 juta Anggaran yang Disetor ke Kasda, LIN : Akan Bongkar Permasalahan Ini
Perbakin Kota Pontianak Audiensi dengan Kapolresta, Perkuat Sinergi Pembinaan Atlet Menembak
PETI Semakin Merajalela Di Semoncol,Aparat Penegak Hukum Berdiam Diri Tutup Mata Tutup Telinga!!
Diduga Bangun Opini Sesat dan Fitnah Publik, Tuduhan “Preman” terhadap Budi Dinilai Hoaks dan Cemarkan Nama Baik
RDP Mandek, Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Bungkam, LIN Desak KPK Usut Insentif Rp. 126 Miliar Bagi ASN Pemungut Pajak di Bapenda
Integritas Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi di Pertanyakan, 120 Milliar Insentif bagi ASN Pemungut Pajak Diduga Belum Memiliki PERBUP, LIN: Permasalahan ini akan Kami Bawa ke KPK
Berita ini 0 kali dibaca
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:56

Bapenda Bekasi Disorot: Rp120 Miliar Insentif Dipertanyakan, Dugaan Kebocoran Pajak Ikut Terkuak

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:11

Klarifikasi Resmi APMS 66.06.23 Kapuas Hulu Terkait Berita Yang Beredar

Selasa, 12 Mei 2026 - 07:44

Kepsek ini Enggan Memberikan Kejelasan Terkait 407 juta Anggaran yang Disetor ke Kasda, LIN : Akan Bongkar Permasalahan Ini

Selasa, 12 Mei 2026 - 04:42

Perbakin Kota Pontianak Audiensi dengan Kapolresta, Perkuat Sinergi Pembinaan Atlet Menembak

Minggu, 10 Mei 2026 - 13:34

PETI Semakin Merajalela Di Semoncol,Aparat Penegak Hukum Berdiam Diri Tutup Mata Tutup Telinga!!

Jumat, 8 Mei 2026 - 02:29

RDP Mandek, Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Bungkam, LIN Desak KPK Usut Insentif Rp. 126 Miliar Bagi ASN Pemungut Pajak di Bapenda

Jumat, 8 Mei 2026 - 01:43

Integritas Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi di Pertanyakan, 120 Milliar Insentif bagi ASN Pemungut Pajak Diduga Belum Memiliki PERBUP, LIN: Permasalahan ini akan Kami Bawa ke KPK

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:10

Di Tengah Kasus Emas Ilegal,PETI Semakin Marak Di bukit Hitam,Diduga Ada Setoran

Berita Terbaru