Tim Investigasi Jejak Hukum Kalbar Siap Giring Kasus MBG SDN 71 ke Pusat, Dugaan Makanan Tak Layak Konsumsi Jadi Sorotan

- Penulis

Selasa, 21 April 2026 - 06:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jalurkhusus.com]

Pontianak – Tim Investigasi Jejak Hukum Kalimantan Barat menegaskan akan terus mengawal dan menggiring kasus dugaan penyajian makanan tidak layak konsumsi di SD Negeri 71 Pontianak hingga ke tingkat pemerintahan pusat.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus yang menyeret dapur milik H. Widodo (HW) ini menjadi perhatian publik setelah munculnya berbagai temuan di lapangan yang dinilai mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil investigasi, dapur tersebut diduga menyajikan makanan yang tidak sesuai standar kelayakan, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan siswa.

 

Sejumlah wali murid mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak pengelola maupun sekolah.

 

Namun, hingga kini tidak terlihat adanya langkah tegas atau tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Sudah sering diingatkan, tapi tidak ada respon serius. Anak-anak tetap menerima makanan yang kondisinya tidak layak,” ungkap salah satu wali murid.

 

Temuan paling mencolok adalah adanya buah-buahan yang diduga dalam kondisi busuk namun tetap dibagikan kepada siswa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko kesehatan, termasuk potensi keracunan makanan di kalangan anak-anak.

Baca Juga:  Heboh! Pengusaha Somel Ilegal Hina Wartawan, Ketua DPC LIN: Ini Penghinaan Terhadap Profesi Mulia!

 

Sumber lain yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan bahwa makanan yang diterima siswa kerap tidak memenuhi standar. Ia menyebut, protes dari para orang tua selama ini seolah tidak diindahkan oleh pihak terkait.

 

“Orang tua sudah berkali-kali protes, bahkan sempat meminta klarifikasi dari pengurus yang mendistribusikan makanan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Melihat kondisi tersebut, Tim Investigasi Jejak Hukum Kalbar menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Mereka berkomitmen untuk terus mengusut dan membawa kasus ini ke tingkat lebih tinggi agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

 

Kasus ini pun diharapkan menjadi perhatian semua pihak, khususnya instansi terkait, mengingat menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

 

Tim Investigasi

 

(Bersambung…)

Berita Terkait

Bapenda Bekasi Disorot: Rp120 Miliar Insentif Dipertanyakan, Dugaan Kebocoran Pajak Ikut Terkuak
Klarifikasi Resmi APMS 66.06.23 Kapuas Hulu Terkait Berita Yang Beredar
Kepsek ini Enggan Memberikan Kejelasan Terkait 407 juta Anggaran yang Disetor ke Kasda, LIN : Akan Bongkar Permasalahan Ini
Perbakin Kota Pontianak Audiensi dengan Kapolresta, Perkuat Sinergi Pembinaan Atlet Menembak
PETI Semakin Merajalela Di Semoncol,Aparat Penegak Hukum Berdiam Diri Tutup Mata Tutup Telinga!!
Diduga Bangun Opini Sesat dan Fitnah Publik, Tuduhan “Preman” terhadap Budi Dinilai Hoaks dan Cemarkan Nama Baik
RDP Mandek, Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Bungkam, LIN Desak KPK Usut Insentif Rp. 126 Miliar Bagi ASN Pemungut Pajak di Bapenda
Integritas Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi di Pertanyakan, 120 Milliar Insentif bagi ASN Pemungut Pajak Diduga Belum Memiliki PERBUP, LIN: Permasalahan ini akan Kami Bawa ke KPK
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 07:56

Bapenda Bekasi Disorot: Rp120 Miliar Insentif Dipertanyakan, Dugaan Kebocoran Pajak Ikut Terkuak

Selasa, 12 Mei 2026 - 15:11

Klarifikasi Resmi APMS 66.06.23 Kapuas Hulu Terkait Berita Yang Beredar

Selasa, 12 Mei 2026 - 07:44

Kepsek ini Enggan Memberikan Kejelasan Terkait 407 juta Anggaran yang Disetor ke Kasda, LIN : Akan Bongkar Permasalahan Ini

Selasa, 12 Mei 2026 - 04:42

Perbakin Kota Pontianak Audiensi dengan Kapolresta, Perkuat Sinergi Pembinaan Atlet Menembak

Minggu, 10 Mei 2026 - 13:34

PETI Semakin Merajalela Di Semoncol,Aparat Penegak Hukum Berdiam Diri Tutup Mata Tutup Telinga!!

Jumat, 8 Mei 2026 - 02:29

RDP Mandek, Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Bungkam, LIN Desak KPK Usut Insentif Rp. 126 Miliar Bagi ASN Pemungut Pajak di Bapenda

Jumat, 8 Mei 2026 - 01:43

Integritas Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi di Pertanyakan, 120 Milliar Insentif bagi ASN Pemungut Pajak Diduga Belum Memiliki PERBUP, LIN: Permasalahan ini akan Kami Bawa ke KPK

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:10

Di Tengah Kasus Emas Ilegal,PETI Semakin Marak Di bukit Hitam,Diduga Ada Setoran

Berita Terbaru