BPK Perkuat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024

- Penulis

Jumat, 17 Januari 2025 - 01:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Jalurkhusus.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelenggarakan workshop persiapan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2024 di kantor BPK RI, di Jakarta.

Workshop yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari hingga 17 Januari 2025 ini mengangkat tema “Penguatan Kualitas dan Dampak Hasil Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Tahun 2024 untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Bebas dari Korupsi”.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua BPK Isma Yatun, Wakil Ketua BPK Budi Prijono dan para Anggota BPK yakni Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Haerul Saleh, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, serta Slamet Edy Purnomo.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada proses pemeriksaan kali ini, BPK akan mengedepankan metodologi risk-based audit (RBA) untuk mengidentifikasi risiko pemeriksaan secara komprehensif.

Selain itu, koordinasi lintas tim dan penggunaan teknologi, seperti standarized and integrated audit process (SiAP) dan big data analytics (BIDICS), menjadi fokus utama untuk memaksimalkan hasil pemeriksaan. Hal ini disampaikan oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat membuka kegiatan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK pada kesempatan ini juga melakukan peluncuran Artificial Intelligence for Data Analytics (AIDA).

Ketua BPK menyoroti peningkatan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pemeriksaan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data sekaligus memastikan kepatuhan terhadap tata kelola data. “Saya juga mendorong seluruh Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara untuk terus mengumpulkan data dan mengembangkan model analitik sesuai kebijakan tata kelola data untuk mendukung transformasi digital BPK,” ujarnya.

Baca Juga:  Demi Mempertahankan Jabatan, Aspri Sekda Kabupaten Bekasi Diduga Menutup Akses Klarifikasi

Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK juga memberikan arahan tentang strategi pemeriksaan sesuai bidang pemeriksaan masing-masing kepada seluruh peserta workshop.

Hal ini diperlukan untuk memperoleh arah dan kebijakan BPK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2024.

Para pimpinan BPK juga menekankan kepada seluruh peserta workshop untuk terus menjaga kualitas pemeriksaan BPK dan menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme.

Kegiatan workshop ini turut mengundang narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hadirnya narasumber tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman atas prioritasi pembangunan nasional dan pengembangan transformasi digital pemerintah. Dalam kegiatan workshop tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kantor pusat BPK, dan 2.145 peserta yang terdiri dari tim pokja pemeriksaan LKPP, tim pemeriksa LKPP, LKKL dan LKBUN tahun 2024 serta unit kerja penunjang dan pendukung. (Zark)

Berita Terkait

Demi Mempertahankan Jabatan, Aspri Sekda Kabupaten Bekasi Diduga Menutup Akses Klarifikasi
Klarifikasi SPBU Sintang: Antrean Kendaraan Murni Akibat Tingginya Kebutuhan Masyarakat
Melayani Sepenuh Hati, Jasa Raharja Perkuat Edukasi Keselamatan Dari Lingkungan Korban
Jejakhukum Kalbar Desak KPK Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur
Dugaan Penggelapan Dana Desa Lemah Makmur oleh Kades, LIN: Laporan Ke Kejati Segera di Proses 
71,7 Miliar DBHP 2016–2018 di Purwakarta, Fakta Pelanggaran Berat: KMP Lapor KPK
Dorong Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Jasa Raharja Lakukan Pembinaan dan Evaluasi GCG di Kanwil NT
Tindak Tegas Kasus BP2TD Yang Menyeret Nama Gubernur Kalbar:PMII Kembali Melakukan Aksi Unjuk Rasa
Berita ini 1 kali dibaca
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Senin, 1 Desember 2025 - 12:25

Demi Mempertahankan Jabatan, Aspri Sekda Kabupaten Bekasi Diduga Menutup Akses Klarifikasi

Sabtu, 29 November 2025 - 12:02

Klarifikasi SPBU Sintang: Antrean Kendaraan Murni Akibat Tingginya Kebutuhan Masyarakat

Sabtu, 29 November 2025 - 11:52

Melayani Sepenuh Hati, Jasa Raharja Perkuat Edukasi Keselamatan Dari Lingkungan Korban

Kamis, 27 November 2025 - 06:34

Jejakhukum Kalbar Desak KPK Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur

Senin, 24 November 2025 - 08:31

Dugaan Penggelapan Dana Desa Lemah Makmur oleh Kades, LIN: Laporan Ke Kejati Segera di Proses 

Kamis, 20 November 2025 - 12:48

Dorong Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Jasa Raharja Lakukan Pembinaan dan Evaluasi GCG di Kanwil NT

Kamis, 20 November 2025 - 04:05

Tindak Tegas Kasus BP2TD Yang Menyeret Nama Gubernur Kalbar:PMII Kembali Melakukan Aksi Unjuk Rasa

Rabu, 19 November 2025 - 12:43

Pengadilan Negeri Singkawang Vonis Mati Uray Tabah Guna Abadi, Kasus Pembunuhan Anak Bawah Umur Masuki Tahap Banding

Berita Terbaru