Pembagian Bantuan KPM di Desa Teluk Empening Disorot Warga, Diduga Tidak Transparan

- Penulis

Rabu, 3 Juni 2026 - 05:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jalurkhusus.com]

Kubu Raya, Kalimantan Barat – Penyaluran bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui program Kementerian Sosial Republik Indonesia di Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, pada pertengahan Mei 2026, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menilai proses pembagian bantuan beras dan minyak goreng berlangsung tidak transparan serta diduga tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima penerima manfaat. Rabu, 3/6/2026.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keluhan warga mencuat saat proses pembagian bantuan dilakukan di Kantor Desa Teluk Empening. Salah satu warga penerima bantuan mengaku sempat difoto memegang dua karung beras ukuran 10 kilogram dan empat kantong minyak goreng kemasan 1 liter sebagai dokumentasi penyaluran bantuan.

 

Namun setelah proses pembagian selesai, warga mengaku hanya membawa pulang satu karung beras 10 kilogram dan dua kantong minyak goreng.

 

“Waktu difoto kami pegang dua karung beras dan empat minyak goreng. Tapi yang dibawa pulang hanya satu karung beras dan dua minyak goreng,” ungkap salah satu warga kepada tim investigasi media.

 

Pernyataan tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait mekanisme pembagian bantuan yang dinilai tidak terbuka. Warga mempertanyakan ke mana sisa bantuan yang sebelumnya terlihat dalam dokumentasi pembagian.

 

Tidak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi maupun penjelasan resmi dari pihak desa sebelum bantuan dibagikan. Akibatnya, warga mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah bantuan yang menjadi hak masing-masing penerima KPM.

 

Saat warga mempertanyakan kekurangan bantuan tersebut, pihak pembagi bantuan disebut berdalih bahwa sebagian bantuan dialihkan untuk “pemerataan” agar masyarakat lain yang belum menerima bantuan juga dapat kebagian.

Baca Juga:  Anggaran MAMIN Pemda Karawang Rp3 Miliar Lebih Jadi Temuan BPK, Furqon Jalaluddin Belum Berikan Klarifikasi

 

Namun alasan tersebut justru memicu kekecewaan warga. Mereka menilai kebijakan pengurangan bantuan tidak bisa dilakukan sepihak tanpa pemberitahuan resmi kepada penerima manfaat.

 

“Kalau memang untuk pemerataan, kenapa tidak dijelaskan dari awal kepada masyarakat? Kenapa warga difoto seolah menerima penuh, tapi kenyataannya berbeda?” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.

 

Masyarakat kini mempertanyakan keberadaan sisa bantuan berupa satu karung beras 10 kilogram dan dua kantong minyak goreng yang tidak diterima oleh penerima awal. Warga khawatir ada dugaan permainan dalam proses pembagian bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.

 

“Jangan sampai bantuan untuk rakyat kecil malah jadi ajang permainan. Tidak mungkin kepala desa tidak mengetahui proses pembagian ini,” tegas warga.

 

Sorotan publik kini mengarah kepada Pemerintah Desa Teluk Empening dan Kepala Desa Maisur yang dinilai perlu segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik di tengah masyarakat tidak semakin meluas.

 

Sementara itu, tim investigasi media menyatakan akan terus mendalami persoalan tersebut dengan menelusuri langsung ke Dinas Sosial guna meminta penjelasan terkait jumlah bantuan KPM yang disalurkan ke Desa Teluk Empening serta mekanisme pembagian yang diterapkan.

 

Penelusuran dilakukan untuk memastikan apakah penyaluran bantuan telah sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial RI atau justru terdapat dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat penerima manfaat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Teluk Empening maupun Kepala Desa Maisur belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga dan dugaan ketidakterbukaan dalam pembagian bantuan tersebut.

(Tim)

Sumber : Warga

Berita Terkait

Nurjali Ucapkan Selamat kepada Rahmadani “Perbedaan Pilihan Berakhir, Saatnya Bersatu Membangun Desa”
Jawab Keresahan Soal LKS Mahal, Bupati Aep Gratiskan Modul Siswa SD-SMP di Karawang
Terbakarnya Tempat Parkir Truk Di jalan Khatulistiwa Tidak Memakan Korban
Sungai Pawan Keruh , Publik Pertanyakan Efektivitas Pengawasan Penegakan Hukum di Sandai !!!
Jangan Tunda Lagi! Kecamatan Kumpai Raya Harus Menjadi Kado Istimewa Hari Kemerdekaan RI
INVESTIGASI | Kantor Desa Kenyauk Bergembok Saat Jam Kerja, Warga: Kades Diduga Lebih Sibuk Urus Lanting Jek (Alat Sedot Emas Ilegal) di Sungai
Subaidi dan Nurjali Desak Pemda Bongkar Penyebab Mandeknya Operasional Kecamatan Kumpai Raya
Ketua DPRD Terima Berkas Hasil Audit BPK dari LIN, Lanjut Untuk Perbaiki atau Diam Bekasi Tambah Rusak!!
Berita ini 0 kali dibaca
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:01

Nurjali Ucapkan Selamat kepada Rahmadani “Perbedaan Pilihan Berakhir, Saatnya Bersatu Membangun Desa”

Kamis, 23 Juli 2026 - 13:01

Jawab Keresahan Soal LKS Mahal, Bupati Aep Gratiskan Modul Siswa SD-SMP di Karawang

Rabu, 22 Juli 2026 - 13:06

Terbakarnya Tempat Parkir Truk Di jalan Khatulistiwa Tidak Memakan Korban

Senin, 20 Juli 2026 - 07:09

Sungai Pawan Keruh , Publik Pertanyakan Efektivitas Pengawasan Penegakan Hukum di Sandai !!!

Senin, 20 Juli 2026 - 02:24

Jangan Tunda Lagi! Kecamatan Kumpai Raya Harus Menjadi Kado Istimewa Hari Kemerdekaan RI

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:29

Subaidi dan Nurjali Desak Pemda Bongkar Penyebab Mandeknya Operasional Kecamatan Kumpai Raya

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:45

Ketua DPRD Terima Berkas Hasil Audit BPK dari LIN, Lanjut Untuk Perbaiki atau Diam Bekasi Tambah Rusak!!

Sabtu, 11 Juli 2026 - 02:02

Harisson Sekda Ajak Masyarakat Wujudkan Lingkungan Bersih Melalui Gerakan Indonesia Asri

Berita Terbaru