Bekasi, Jalurkhusus.com – Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat belakangan ini,efek nya sangat berdampak signifikan. Sektor-sektor yang sudah direncanakan oleh masing-masing Instansi ikut terdepak karna tidak tercukupi oleh anggaran yang ada.
Hal ini sangat dirasakan oleh para pemilik kebijakan didaerah. Bukan karna sedikit nya anggaran sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan, tetapi ada hal lain yang tersembunyi dan sepertinya pusat pun sudah mengendus nya.
Menurut Fadhil, yang mana beliau adalah salah satu aktivis antikorupsi dan saat ini tergabung dalam Lembaga Investigasi Negara, menjelaskan beberapa rcara yang menjadi modus pemilik kebijakan gelap akan uang haram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mulai dari Pagu anggaran yang dimohon, hingga jumlah realisasi yang sebenarnya dilaporkan, hampir semuanya terindikasi maladministrasi. Dari catatan hasil audit BPK RI, data tersebut menyebutkan hanya sebagian koreksi yang perlu dibenahi, padahal, dapat dikatakan semuanya laporan harus dilakukan perbaikan dan koreksi.
” Dari data yang kami miliki,dan telaahan berulang kali, merujuk pada satu kata sistem keuangan kita harus benar-benar dimonitor dalam artian ‘Sedang tidak baik-baik saja’ sepertinya sudah ada yang mengatur arahnya. Kami memulai koreksi dari belanja barjas dan belanja modal, selalu mendapatkan anggaran yang luar biasa besar. Mulai dari belanja kebutuhan reguler hingga kebutuhan yang hanya sebatas ada , dipastikan menempati posisi teratas dari setiap laporan keuangan. Setiap tahun anggaran kebijakan hanya menyentuh pada program yang itu-itu saja, dengan hasil yang biasa-biasa saja tapi anggarannya selalu bertambah”. Menurut dia.
Setiap tahun anggaran, triliunan uang negara diserap, alasan pasti untuk Belanja Pegawai,Barjas dan Modal. Ketiga item ini selalu ada dalam setiap mata anggaran reguler. Kalau negara mau, apa yang menjadi program prioritas yakni, Infrastrukturl,mungkin bisa dianggarkan dua hingga tiga tahun kedepan, kenapa tidak? Jika dalam melaksanakan setiap pekerjaan tersebut jauh dari kata intervensi tersembunyi, dipastikan pembangunan akan berdampak positif bagi masyarakat, dan kwalitasnya pasti tidak diragukan.
“Kalau negara mau melakukan monitoring setiap langkah kebijakan yang diambil oleh masing-masing Eksekutif, dan melibatkan Yudikatif sebagai tombol utama pengawasan, setidaknya praktek-praktek miring yang dilakukan oleh oknum pejabat dapat diminimalisir,dan menimbulkan efek positif bagi masyarakat luas,jika mau dilakukan dengan sebenarnya”, menurutnya, kepada wartawan Jalurkhusus.com.”
Kedepannya, Lembaga Investigasi Negara akan lebih aktif menyikapi adanya dugaan praktek korupsi pada masing-masing Instansi,bukan hanya Kabupaten Bekasi, melainkan ada beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Setidaknya, perjuangan kami berharap adanya Support dari Negara, untuk melakukan pekerjaan ini. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh team, pastinya akan kami serahkan kepada pihak yang berhak, yakni penegak hukum, untuk segera menindak, jika ada dugaan Korupsi, pastinya ada tahu apa yang seharusnya dilakukan.(Red)
