Lapor Pak Kapolri !!! Sindikat Bisnis Ilegal Logging Kayu di Kalbar Semakin Merajalela, Merugikan Negara

- Penulis

Kamis, 13 Februari 2025 - 11:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kalbar,Kapuas Hulu | Jalurkhusus.com – Diduga keras penebangan dan sekaligus penimbunan kayu non legal di kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di jalan lintas putusibau merugikan negara.

Menurut tim awak media saat ke lokasi bahwa memang adanya penimbunan kayu non legal di wilayah tersebut,dan  diduga ada oknum Pensiunan Dinas Kehutanan dan APH yang berdiri di balik kegiatan tersebut.

Harap kepada petinggi APH maupun Pemerintah setempat bisa menyelesaikan dan memberikan klarifikasi terkait dugaan keras yang merugikan negara tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya bahwa para pemain kayu dan yang menjual dokumen tersebut telah masuk laporan dari gabungan LSM maupun tokok masyarakat langsung ke mabes polri.

Dan menurut informasi laporan salah satu LSM tersebut  telah di terima oleh tim mabes polri untuk di tindak dan sedang di persiapkan tim Dari Intelkam maupun Bareskrim.

Karena menurut informasi yang di terima bahwa kegiatan ini bukan lagi rahasia publik,dan menurut salah datu awak media mengatakan bahwa kayu tersebut sering di bawa ke arah pontianak memakai kendaraan besar, namum tidak ada satupun yang bisa menahan kendaraan tersebut.

Baca Juga:  PASANGAN RIA NORSAN DAN KRISANTUS KURNIAWAN MENANG,BEGINI KATA MAMAN

“Dan ada dugaan beberapa pemain lainnya sengaja menjual dokumen,setiap ingin pengiriman kayu ke tujuan pontianak tetapi pihak aparat sepertinya tutup mata mulai dari tingkat polres maupun Polda Kalbar.

Untuk itu agar pihak tingkat polri pusat agar segera menindak oknum pemain pemain kayu tersebut yang merugikan negara dan agar bisa menurunkan tim dari mabes polri untuk menindak para pengusaha kayu nakal di kalimantan Barat khusus nya di wilayah Kapuas Hulu.

“Dan meminta agar pihak kepala kehutanan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu juga bisa menindak tegas oknum yang berinisial ZN dan KPH Putusibau Utara karena adanya kegiatan penebangan hutan maupun pengelolahan kayu non legal di wilayahnya.

(Tejja)

Berita Terkait

SPBU 64.781.21 Dr Wahidin Pontianak Sampaikan Klarifikasi Resmi Bantah Isu Penyaluran Solar ke Mafia BBM
Mudik Gratis BUMN 2026 Berangkatkan Lebih dari 100 Ribu Pemudik
Himbauan Dinilai Seremonial, Aktivitas PETI di Suhaid Masih Merajalela
BBM Subsidi Diduga Disalahgunakan, 48 Drum Disita – Publik Pertanyakan Pengembangan Tersangka
Laki minta ojk terbuka kredit macet dan nakal. Bukan hanya mampu pamer kegiatan
Wartawan Kalbar Serahkan Kaos HPN 2026 di Banten, Sekjen PWI Pusat Apresiasi Dukungan Daerah
Dr.H.Harisson,M.Kes.Had iri Dialog Publik Menuju Indonesia Emas 2045 yang di laksanakan Divisi Humas Polri
Insan Pers Kalbar Hadiri Hari Pers Nasional di Banten, Perkuat Semangat Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
Berita ini 4 kali dibaca
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 02:19

SPBU 64.781.21 Dr Wahidin Pontianak Sampaikan Klarifikasi Resmi Bantah Isu Penyaluran Solar ke Mafia BBM

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:09

Mudik Gratis BUMN 2026 Berangkatkan Lebih dari 100 Ribu Pemudik

Jumat, 13 Februari 2026 - 06:45

Himbauan Dinilai Seremonial, Aktivitas PETI di Suhaid Masih Merajalela

Kamis, 12 Februari 2026 - 11:47

BBM Subsidi Diduga Disalahgunakan, 48 Drum Disita – Publik Pertanyakan Pengembangan Tersangka

Rabu, 11 Februari 2026 - 03:27

Laki minta ojk terbuka kredit macet dan nakal. Bukan hanya mampu pamer kegiatan

Selasa, 10 Februari 2026 - 09:08

Dr.H.Harisson,M.Kes.Had iri Dialog Publik Menuju Indonesia Emas 2045 yang di laksanakan Divisi Humas Polri

Selasa, 10 Februari 2026 - 00:23

Insan Pers Kalbar Hadiri Hari Pers Nasional di Banten, Perkuat Semangat Pers Sehat untuk Bangsa Kuat

Senin, 9 Februari 2026 - 11:27

Maladministrasi Berkedok Birokrasi, Uang Rakyat Terkuras, Dampak Sosial Dibiarkan

Berita Terbaru