Jalurkhusus.com]
SINTANG – Penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sintang dilaporkan belum cair hampir tiga bulan.Kondisi ini memicu keluhan dari para aparatur desa yang mengaku tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.
Kepala Desa Gandis hulu, Kecamatan Dedai, Ahmad ustohori, mengungkapkan bahwa Siltap untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 belum diterima. Padahal, biasanya pencairan dilakukan pada pertengahan bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Siltap yang belum cair dari bulan Januari, Februari, dan Maret 2026. Biasanya pencairan pada pertengahan bulan, namun hampir tiga bulan ini tak kunjung cair,” ujarnya saat dihubungi, Selasa 4 Maret 2026.
Ahmad USTOHORI yang juga menjabat sebagai salah satu kades dari 391 Desa Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sintang
Ia juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang (DPMD) untuk menanyakan penyebab keterlambatan tersebut
“Namun Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang diterima, mekanisme penyaluran dana transfer desa kini berada di bawah kendali pemerintah pusat, Jika sebelumnya dana bersumber dari APBD kabupaten dan ditransfer ke desa, kini proses tersebut disebut diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Kendalanya, kami sudah konfirmasi melalui Kepala Dinas bahwa dana transfer diambil alih oleh pemerintah pusat. Kalau dulu dari APBD kabupaten lalu transfer ke desa, sekarang diambil alih pemerintah pusat. Jadi itu alasannya,” jelas Ahmad ustohori
Belum cairnya Siltap hampir tiga bulan diakui cukup menyulitkan kepala desa dan perangkat desa. Di sisi lain, pemerintah desa tetap dituntut mendukung berbagai program pemerintah pusat, seperti pembentukan Koperasi Merah Putih serta pemenuhan berbagai laporan dan data yang diminta pemerintah daerah.
“Kinerja kami dituntut setiap hari, tapi hak kami belum dipenuhi. Itu yang menjadi kendala,” keluhnya.
“Ke depan, organisasi yang menaungi kepala desa dan perangkat desa seperti Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih, serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan pencairan Siltap.
Harapan kepala desa kepada pemerintahan kabupaten Sintang dan pusat hal ini harus ada kejelasan dari pemerintah kusus nya kabupaten Sintang dan meminta solusi dari konkret agar hak aparatur desa dapat segera dipenuhi sesuai prosedur tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Sintang.
Dalam pernyataan kepala Desa Gandis hulu tersebut menegaskan kepada seluruh pengurus di kabupaten Sintang agar hal ini tidak berkepanjangan dan jika siltap tidak ada kepastian cair pihaknya tidak menutup kemungkinan akan ada aksi aksi nyata dari pemerintah desa sekabupaten Sintang.” Tambahnya
